• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Mantan Penyidik KPK Ingatkan Direksi Agar Tidak Memanfaatkan UU BUMN untuk Korupsi

img

Tradisional.web.id Hai selamat membaca informasi terbaru. Saat Ini mari kita telaah berita yang banyak diperbincangkan. Informasi Lengkap Tentang berita Mantan Penyidik KPK Ingatkan Direksi Agar Tidak Memanfaatkan UU BUMN untuk Korupsi Tetap fokus dan simak hingga kalimat terakhir.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait Undang-Undang BUMN yang baru disahkan. Ia menekankan agar UU tersebut tidak disalahgunakan sebagai celah untuk melakukan praktik korupsi.

Menurutnya, UU BUMN yang seharusnya menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan pelat merah, justru berpotensi menjadi bumerang jika tidak diimplementasikan dengan penuh integritas. Pengawasan yang ketat dan transparan menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Jangan sampai UU ini malah jadi karpet merah bagi oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri atau kelompoknya,” tegasnya dalam sebuah diskusi publik, 16 Mei 2024. Ia menambahkan bahwa KPK akan terus memantau dan menindak tegas segala bentuk korupsi yang melibatkan BUMN.

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat, beberapa kasus korupsi besar di Indonesia melibatkan BUMN. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran direksi untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Selain pengawasan internal dan eksternal, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam mencegah korupsi di BUMN. Masyarakat diharapkan berani melaporkan jika menemukan indikasi adanya praktik korupsi di lingkungan BUMN.

Integritas adalah fondasi utama dalam membangun BUMN yang kuat dan berdaya saing, pungkasnya. Ia berharap, UU BUMN yang baru dapat menjadi momentum untuk mewujudkan BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tabel: Potensi Kerawanan Korupsi di BUMN

Area Contoh
Pengadaan Barang dan Jasa Mark-up harga, kolusi dengan vendor
Investasi Investasi bodong, konflik kepentingan
Privatisasi Penjualan aset negara dengan harga murah

Sekian rangkuman lengkap tentang mantan penyidik kpk ingatkan direksi agar tidak memanfaatkan uu bumn untuk korupsi yang saya sampaikan melalui berita Mudah-mudahan tulisan ini membuka cakrawala berpikir Anda ciptakan lingkungan positif dan jaga kesehatan otak. Jika kamu suka semoga artikel lainnya menarik untuk Anda. Terima kasih.

© Copyright 2024 - TRADISIONAL
Added Successfully

Type above and press Enter to search.